anggota komisi v dpr ri hetifah sjaifudian menyampaikan prihatin kepada banyaknya proyek di kalimantan timur dan terhambat masalah kepemilikan lahan, sehingga dana yang dikucurkan pemerintah pusat dengan apbn terancam ditarik.
memang banyak permasalahan status tanah di kaltim yang menghambat penyaluran dana apbn, misalnya anggaran senilai rp277 miliar supaya pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (pltu) dalam kota tarakan, ujar hetifah, yang dan anggota dpr asal daerah pemilihan kaltim, pada samarinda, jumat.
apabila di tahun anggaran 2013 masalah lahan selama tujuan pltu tidak mampu dituntaskan dengan pemkot tarakan, lanjutnya, dengan demikian dana yang senilai rp277 miliar itu dapat ditarik lagi ke pusat.
menurutnya, pembangunan pltu tersebut adalah proyek dengan pendanaan tahun jamak (multi years) yang tak mudah memperjuangkannya melalui dana apbn.
Informasi Lainnya:
apabila pendanaan itu dibatalkan pemerintah pusat, dengan demikian agar mendapatkannya terserah dipastikan membutuhkan waktu beberapa tahun dulu makanya keuntungan ini amat disayangkan.
untuk itu, dia berharap agar bagian terkait di pemkot tarakan serius menuntaskan permasalahan lahan itu. hal ini bertujuan supaya perjuangan panjang agar mendapatkan dana dari apbn dapat terserap optimal.
dikatakannya, pilihan kota modern dalam kaltim yang ekonominya tergantung selama industri juga jasa seperti tarakan, samarinda, balikpapan, juga bontang, idealnya mempunyai dua sumber energi listrik untuk memiliki pilihan apabila Satu pembangkit mengalami kerusakan.
di kaltim, tutur hetifah, masih sangat tergantung pada pltd. jangankan mempunyai dua sumber energi, mencukupi kebutuhan masyarakat saja masih susah, apalagi agar keinginan industri bagus kecil maupun menengah, katanya.
untuk itu, katanya, saat banyak proyek pembangunan pltu atau pembangkit listrik disamping tenaga diesel, seharusnya pemerintah daerah pro aktif agar agar proyek supaya pilihan pembangkit listrik tersebut bisa berjalan lancar.
menurutnya, jumlah proyek di kaltim yang didanai apbn dan tidak mampu direalisasikan akibat hambatan lahan, jumlahnya amat banyak dan tersebar hampir selama semua kabupaten juga kota, tergolong pada kawasan perbatasan, semisal pembangunan embung di sebatik serta nunukan, pembangunan waduk marangkayu dalam kukar, dan proyek penanggulangan banjir pada samarinda.
pembangunan rumah kepada penduduk miskin pada nunukan, malinau, serta kutai barat juga tidak terserap dananya karena penentu lahan.
misalnya, katanya, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di kawasan perbatasan yang terkendala sebab tidak adanya surat bukti kepemilikan atas tanah dan didiami masyarakat tersebut.
terkait dengan banyaknya proyek dan terhambat sebab masalah lahan itu, hetifah harapkan supaya kepala daerah berbicara langsung melalui warga pada membebaskan lahan.
dia juga mengaku heran atas masalah lahan tersebut karena di mana saja mengembangkan dalam kaltim, selalu muncul yang dituntut ganti rugi yang kadang-kadang terasa ada oknum dan mau mengikuti hal berlebihan daripada proyek pembangunan yang sesungguhnya agar penduduk tersebut.