tak tertutup kemungkinan polisi melanggar ham di penanganan kerusuhan massa dalam kabupaten musi rawas, sumatera selatan, pekan kemarin. demikian aspirasi wakil ketua dpd, la ode ida, tentang tindakan polisional dan malahan berujung dalam kematian lima masyarakat setempat.
gesekan kepentingan serta politik setempat, saat tersebut, mencari emosi penduduk mengarah di demonstrasi menanggapi usulan pemekaran kabupaten itu, menjadi kabupaten musi rawas utara, dan urung dikabulkan.
kerusuhan musi rawas tak mesti terjadi bila polisi bisa mengendalikan diri ketika mengamankan aksi demo penduduk yang menuntut pemekaran wilayah, katanya senator ida, dalam kendari, minggu.
saat penduduk melakukan penampilan demo kata senator itu, sepenuhnya berjalan alami, damai juga lancar tidak banyak yang mengambil tindakan anarkhis.
Informasi Lainnya:
massa berubah anarkhis tutur dia, sesudah polisi yang mengamankan demo menembaki masyarakat secara brutal yang menewaskan empat masyarakat dan beberapa pihak luka. tidak kurang markas polres musi rawas dibakar, beberapa properti kepolisian setempat dan sama. bahkan banyak pernyataan bahwa kabupaten tersebut tak dulu menerima keberadaan polisi.
masyarakat dan luka kemudian dilarikan di properti sakit, tapi hanya pilihan hari menjalani pemeliharaan, korban kena tembak itu meninggal. maka korban meninggal akibat kerusuhan selama musi rawas, katanya.
senator ida menungkapkan, pada senin pekan depan, dirinya bersama anggota dpd daripada sumatera selatan, hendak berkunjung ke musi rawas, berkomunikasi segera melalui masyarakat setempat.
selama kunjungan itu kami akan membayar warga musi rawas yang menuntut pemekaran wilayah menjadi kabupaten musi rawas utara, supaya bersabar, karena wilayah tersebut akan langsung dibahas menjadi daerah otonom baru bersama empat calon daerah otonom lainnya dalam indonesia, katanya.
mereka dan terlibat di penembakan penduduk tersebut, untuk diberi hukuman setimpal, sehingga mampu mempunyai jera terhadap polisi-polisi lain agar mengambil tindakan brutal, ujarnya.
menurut senator ida, masih ada lima calon daerah otonom baru yang akan dibahas dpr pada sidang berikutnya yang direncakan selama juli 2013.
kelima calon daerah otonom baru tersebut yakni, kabupaten musi rawas utara (sumatera selatan), kabupaten buton sedang, kabupaten buton selatan, kabupaten muna barat dan kota muna (sulawesi tenggara).