komisi iv dpr ri mengadakan audensi dengan koalisi warga sipil juga komnas ham, tentang rancangan undang-undang (ruu) pemberantasan perusakan hutan (p2h).
audensi ini dalam rangka menyerap pendapat dari seluruh kelompok masyarakat, termasuk dari kelompok dan menolak disahkannya ruu p2h, tutur anggota komisi iv dpr ri, sri hidayati, pada sela-sela audensi selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, senin.
komisi iv dpr ri, papar sri, sudah menggarap pembahasan ruu p2h melalui melibatkan berbagai penanggung jawab kepentingan, tergolong melakukan sosialisasi kepada warga.
katanya, koalisi ini tak bisa info mengenai pembahasan ruu p2h sebab diselenggarakan dengan tertutup. padahal kita (komisi iv) sudah menggarap sosialisasi tentang p2h melalui seluruh bagian juga membuat jaring aspirasi, menggarap sosialisasi ke berbagai universitas, mendengar pendapat pakar kehutanan, menggarap kunjungan ke brazil serta lain sebagainya, kata sri.
Informasi Lainnya:
audensi komisi iv dpr ri dipimpin dengan wakil ketua komisi iv dpr, herman khaeron dan firman subagyo.
ruu p2h ingin disahkan di 12 april 2013, dalam rapat paripurna dpr ri menjelang penutupan waktu sidang ke-iii dpr ri tahun 2013-2013.
sebelum disahkan adalah uu, kami ingin mendengarkan input daripada semua pihak, termasuk lsm dan menolak disahkannya ruu p2h ini, kata herman khaeron.