proses pencairan dana penyelenggaraan ujian nasional (un) sempat terhambat sebab alokasi anggaran agar kementerian studi juga kebudayaan terkena blokir, kata wakil menteri keuangan, anny ratnawati
kegiatan itu masuk pada aktifitas dan diblokir atau dibintang sebab belum memperoleh persetujuan komisi x dpr ri juga belum dilengkapi data dukung berupa tor serta rab, ujarnya di pemaparan dalam jakarta, jumat.
anny menjelaskan, selama daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) tahun 2013, kementerian pendidikan serta kebudayaan membeli pagu anggaran rp73,08 triliun, tapi 84,9 persen daripada anggaran itu diblokir.
anggaran tersebut mengalami pemblokiran karena sampai penetapan keputusan presiden no. 37/2012 perihal rapbn 2013 serta penyerahan dipa terhadap presiden di desember lalu, belum mencari persetujuan komisi x dpr ri serta belum dilengkapi tor dan rab.
Informasi Lainnya:
sedangkan sisa anggaran rp11,01 triliun ataupun 15,1 persen tak diblokir sebab adalah aktifitas yang harus dibayarkan juga disediakan awal tahun yaitu pembayaran gaji serta operasional perkantoran, katanya.
sebanyak rp543,44 miliar daripada anggaran kementerian studi juga kebudayaan merupakan dana untuk model un melalui target audien 14.080.619 siswa dan unit biaya rp39.000 per siswa.
namun setelah kementerian pendidikan juga kebudayaan membahasnya melalui komisi x dpr ri, dpr ri menyetujui penetapan dana penyelenggaraan un rp644,27 miliar melalui target audien 12.223.453 siswa juga unit biaya rp53.000 per siswa.
buka blokir
anny menunjukan pula kiranya menteri studi serta kebudayaan lalu mengusulkan pembukaan blokir anggaran un rp543,44 miliar mengacu selama sasaran juga unit biaya dalam keppres no. 37/2012.
direktur jenderal anggaran, lanjut dia, pada 13 maret 2013 mengesahkan revisi anggaran, termasuk pembukaan blokir anggaran penyelenggaraan un sebesar rp543,44 miliar, karena kontrak percetakan soal ujian paling lambat ditandatangani 11 maret 2013.
dengan itulah, di dasarnya tidak terkandung keterlambatan signifikan untuk penandatangan kontrak percetakan soal ujian, ujar anny.
menurut direktur jenderal anggaran, herry purnomo, saat kementerian pendidikan serta kebudayaan memperoleh izin pembukaan blokir anggaran un, kontrak agar pengadaan telah siap.
sementara soal anggaran rp100,828 miliar dan belum dapat dicairkan, herry menyampaikan, keputusannya baru menunggu persetujuan komisi x dpr.
itu katanya agar ujian sd, karena ujian sd belum berlangsung, ujarnya.